headhead> Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta ( PERMATA) : Kritisi kebijakan Bupati Purwakarta Terkait penangan wabah COVID-19 -->

Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta ( PERMATA) : Kritisi kebijakan Bupati Purwakarta Terkait penangan wabah COVID-19

author

suara peradilan news

Share Post
dok:SP-Jabar


Purwakarta, SP-JABAR- Wabah Covid-19 yang kini menjangkit tanah air harus ditanggulangi semua pihak, baik pemerintah maupun peran serta masyarakat Indonesia. Hal itulah yang melandasi Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta ( PERMATA) memberikan bansos bagi warga Purwakarta.

Mirisnya, di bawah kekuasaan rezim Bupati Anne Ratna Mustika yang juga istri dari Anggota DPR RI dan mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi telah semakin menindas dan memerosotkan penghidupan seluruh masyarakat Purwakarta.

“Bupati Anne terus menipu masyarakat dengan program strategisnya dan aturan-aturan sebagai pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi neoliberal. Kebijakan tersebut sangat tidak tepat sasaran dan cenderung membiarkan perampokan kapitalis. selain itu, hal ini ini juga menguatkan praktik monopoli tanah dalam. sehingga sistem pertanian terbelakang, industri terbelakang serta masyarakat hanya bisa mengandalkan upah murah bagi buruh. Ini pula yang menjadikan industi dan sektor kesehatan di Purwakarta tidak berkembang dan tetap terbelakang. Sementara itu, masyarakat dibuat kebingungan atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh bupati,” tegas Mochamad Ilga.

Tidak hanya itu, Menurut Ilga, kebijakan pelonggaran kebijakan Pembatasan Sementara Bersekala Besar (PSBB) dinilai tidak memberikan dampak positif bagi publik dan merugikan masyarakat.

“Akibat dari Politik Dinasti Purwakarta yang sudah rusak, imbas besar juga menimpa masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Pemda Purwakarta menghentikan PSBB pada tanggal 20 Mei 2020 yang dinilai tidak tepat dengan kondisi objektif di Purwakarta sendiri, dimana praktek-praktek menerapkan PSBB sendiri tidak serius untuk memutus mata rantai virus. Mengenai kebijakan paket sembako yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah sendiri, hingga saat ini belum menunjukan hal yang nyata karena masih banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak transparan.
Misalnya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Sosial melalui dana APBD yang kisarannya sekitar Rp 11 miliar tidak cukup untuk membantu warga, sementara APBD Purwakarta tahun 2019 mencapai Rp 2,4 triliun. Ini tidak adil dan akibat dari politik dinasti ini, Purwakarta semakin rusak,” ucap Ketua PB PERMATA, Mochamad Ilga Sopian Maksum

semakin memburuknya keadaan di Purwakarta, mendorong Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (Permata) menyalurkan bantuan untuk kedua kalinya. Menurut Ketua Permata, aksi ini sebagai wujud protes produktif yang dilakukan oleh organisasinya, terlebih adanya pembuatan dapur umum yang dibuat oleh pemerintah Purwakarta cenderung hanya pemborosan anggara..


Pembagian Sembako dilakukan oleh PERMATA


“Dengan kondisi yang semakin memburuk, kita Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (Permata) kembali melakukan Penyaluran Donasi Gelombang kedua. Setelah Penyaluran Pertama diberikan kepada warga desa yang terdampak, kini sasaran penyaluran gelombang dua diperuntukkan kepada para pedagang kecil di sekitar sekolah mulai disalurkan. Hal ini karena para pedagang tidak lagi berjualan semenjak sekolah ditutup. Serta pada Gelombang dua ini diberikan kepada pekerja serabutan seperti tukang gali kubur di gang kamboja dan lainnya. Selain itu, kegiatan ini merupakan bentuk aksi kritik kepada Pemerintah Daerah yang tidak transparan dalam melakukan Penyaluran bantuan baik berupa uang maupun Sembako. Serta PERMATA menilai tidak efektifnya Dapur Umum Pemerintah yang malah hanya sebatas penghabisan anggaran,” imbuh Ilga.

Pemuda Purwakarta itu menilai bahwa seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta harus transparan masalah anggaran Penanggulangan Covid-19. selain itu, dalam menyalurkan bantuan harusnya juga mengagaet Seluruh Elemen termasuk mahasiswa agar tepat sasaran.

“Permata menekankan kepada pemerintah daerah agar lebih tegas dalam menerapkan PSBB jangan hanya terkesan penyerapan anggaran dan penghabisan anggaran tanpa dampak yang jelas. Dengan kondisi semakin terpuruknya rakyat di tengah wabah pandemi Covid-19 serta krisis yang semakin parah, sudah sepatutnya Permata tidak tinggal diam dan wabah pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi halangan untuk pemuda dan mahasiswa untuk melakukan pelayanan kepada rakyat tertindas,” tutup Ilga. ( Farhan /SP Jabar)